DPD RI: Kebijakan Pemerintah Belum Pro Rakyat

No comment 386 views

Jakarta, Obsessionnews.com – Di tengah kondisi ketidakpastian tentang kedaulatan rakyat di tanah air ditambah perekonomian yang belum menunjukan peningkatan yang signifikan serta semakin membengkaknya uutang luar negeri, membuat pemerintah meluncurkan banyak kebijakan untuk mempermudah para investor asing guna berinvestasi.

“Namun sayangnya dari banyak kebijakan tersebut, justru tidak ada yang benar benar memperkuat kedaulatan rakyat. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, pemerintah memberikan Suplemen kepada para pengusaha pengusaha tanah air dan membuka peluang kerja seluas luasnya kepada masyarakat, bukannya memberikan keleluasaan terhadap para investor Asing,” ungkap Anggota DPD RI Dailami Firdaus, Jumat (15/7/2016).

“Sekarang Warga Asing berbondong bondong masuk Ke Indonesia, terutama warga Cina dengan alasan sebagai bentuk bagian dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina. Bahkan menurut salah satu pemberitaan dimedia, akan didatangkan sekitar kurang lebih 10 juta Warga Cina ke Indonesia,” bebernya pula.

Firdaus mempertanyakan, investor dari Cina, pekerja juga dari Cina hasilnya juga dinikmati oleh mereka, terus masyarakat kita dapat apaan? “Matau semua hanya jadi penonton saja? Jangan sampai kita jadi budak di negeri sediri,” ujar Bang Dailami.

Ia pun menyayangkan, sekarang banyak pembangunan Pemukiman, Warga masyarakat Indonesia yang asli di pindahkan dan digusur, lalu dibuatlah Rusun atau Apartemen yang akhirnya dihuni bukan Oleh Warga Indonesia dan Justru banyak ditinggali oleh warga warga Non Pribumi! “Jadi pemerintahan saat ini seolah-olah menganak emaskan para pendatang dari Asing dalam hal ini dari Cina,” geramnya.

“Dimana kedaulatan kependudukan. Pihak depertemen luar negeri harus mampu menyaring, begitu juga dengan Depdagri dalam hal ini Dinas Dukcapil. Di data dong dan disesuaikan dengan batas waktu tinggal mereka!” serunya.

Ia melihat, mereka yang datang dan bermukim harus dengan sepengetahuan RT/RW, juga Kelurahan, jadi mudah untuk melakukan identifikasinya. “Saat ini kesenjangan makin terlihat, jangan sampai hal hal seperti ini justru menimbulkan masalah baru yang akan berakibat fatal,” paparnya.

Intinya, menurut Dailami, harus ada tindakan tegas dengan begitu mudahnya warga warga cina masuk ke tanah air dan mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal, maka pendataan dan pembatasan masa tinggal Mereka di Indonesia harus dipertegas dan diperjelas. “Jangan ada upaya pembiaran bahkan melindungi,” pinta Senator asal DKI Jakarta. (Red)

Share artikel ini
author
No Response

Leave a reply "DPD RI: Kebijakan Pemerintah Belum Pro Rakyat"