NIK Bakal Dinonaktifkan, 194 Ribu Lebih Warga DKI Jakarta Resah Ini Pendapat Senator Dailami Firdaus
Mei 8, 2023SUARAKARYA.ID: Jika dasarnya adalah warga tidak berdomisili lagi di Jakarta maka ini harus tervalidasi secara benar utuh dan cermat, karena ketika NIK dinonaktifkan maka ini akan berpengaruh kepada seluruh hak daripada warga untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan seperti perbankan, kesehatan, surat menyurat kendaraan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu kebijakan penonaktifan NIK harus dicermati kembali dan dievaluasi secara menyeluruh.
Hal itu dikatakan anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Dailami Firdaus, Jumat (5/5/2023).
Senator berpenamilan bersahaja ini menanyakan urgensi dari kebijakan ini. Bila permasalahannya adalah bertujuan untuk pemberian bantuan sosial ( Bansos) bisa lebih tepat sasaran dan akurat.
Maka solusinya tiidak perlu penonaktifkan, tetapi cukup validasi kelayakan sebagai penerima atau tidak.
Harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, apakah ini berlaku juga bagi ASN Pemprov Jakarta atau hanya untuk masyarakat saja.
Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan polemik baru dan membuat keresahan di masyarakat.
Kita tidak bisa memungkiri bila Jakarta masih menjadi idola bagi masyarakat daerah lainnya, karena memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan program programnya pun pro kepada masyarakat, namun kebijakan penonaktifan nik ini menjadi kontradiktif.
Kalaupun memang ini tidak bisa dievaluasi maka harus ada solusi bagi masyarakat yang terdampak, Dinas Dukcapil dan dinas terkait harus membuat posko dan menjemput bola untuk dapat memfasilitasi segala bentuk kebutuhan legalitas dokumen warga.
Editor: Dwi Putro Agus Asianto
Sumber: Liputan lapangan / SUARAKARYA.ID
