Senator DKI, DAILAMI FIRDAUS : “Tiga Bulan Uang Diblokir Malah Bikin Warga Takut Nabung di Bank”

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Adanya rencana pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, karuan saja dapat memicu kekhawatiran ditengah masyarakat. Bahkan aturan yang diklaim sebagai upaya mencegah penyalahgunaan rekening, justru dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Mensikapi terhadap apa yang tengah ramai jadi perbincangan di masyarakat, Senator (DPD RI) dari Dapil DKI Jakarta, Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M menegaskan bahwa kebijakan semacam itu jika harus dijalankan perlu diterapkan dengan hati-hati dan berpihak pada keadilan.

“Jika uang itu hasil dari kejahatan, seperti judi online atau pencucian uang, tentu wajar diblokir. Tapi bagaimana dengan masyarakat biasa yang menyimpan uang untuk sekolah anak, hajatan keluarga atau kebutuhan masa depan?” Begitu kata Dialami Firdaus penuh tanda tanya dalam keterangannya kepada POSBERITAKOTA di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Ditambahkan Pimpinan Komite III DPD RI satu ini bahwa banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor informal atau musiman. Sebut saja seperti kalangan petani, nelayan maupun pedagang kecil.

Menurut Dailami Firdaus lebih lanjut, mereka tidak selalu melakukan transaksi setiap bulan. Jika rekening mereka dianggap “diam’ dan langsung diblokir, maka potensi ketidakadilan sangat besar.

“Hal ini kan bukan sekadar soal teknis perbankan. Tapi, soal rasa aman. Kalau rakyat mulai takut menyimpan uang di bank karena takut diblokir, bisa jadi tanda bahaya bagi sistem keuangan kita,” ujarnya, panjang lebar.

Selanjutnya, Dailami Firdaus mengungkapkan bahwa prinsip dasar dalam hukum dan demokrasi harus menjadi pijakan utama. Dimana harta masyarakat tidak boleh dibatasi tanpa alasan hukum yang sah dan proses yang transparan.

“Maka itu, saya juga mengingatkan bahwa proses pemblokiran maupun pembukaan blokir kerap tidak mudah. Jangan membebani masyarakat kecil yang tidak selalu memahami prosedur birokrasi perbankan,” pintanya.

Karena itulah, Dailami Firdaus menawarkan beberapa solusi konkret agar niat baik menjaga integritas sistem keuangan tidak berbalik menjadi ketidakadilan. Pemblokiran hanya bisa dilakukan untuk rekening mencurigakan yang memiliki indikasi kuat terlibat dalam aktivitas kriminal atau melanggar hukum.

Kemudian, lanjut dia perlu sosialisasi yang masif dan terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman. Juga perlu koordinasi lintas lembaga, antara bank, otoritas pengawas dan pembuat regulasi agar kebijakan ini tidak berjalan sepihak.

“Jadi memang perlu landasan hukum yang kuat dan transparan. Bukan semata-mata keputusan administratif sepihak dari perbankan. Tolong jangan asal blokir hanya karena sistem deteksi menyebut rekening diam. Tapi, lihat konteksnya, cek historinya. Juga yang paling penting komunikasikan kebijakan ini dengan jujur kepada publik,” ungkapnya.

Diingatkan Dailami Firdaus bahwa masyarakat berhak mengkritisi kebijakan pemblokiran rekening bank tiga bulan tidak ada transaksi. Sehingga, kebijakan yang memicu kegaduhan dan merugikan masyarakat bisa tidak diterapkan.

“Kita tidak anti-pengawasan. Tapi, jangan sampai semangat menjaga sistem berubah menjadi kebijakan yang memberangus hak masyarakat. Ingat, fondasi bank adalah kepercayaan nasabah. Tanpa itu, tidak ada lagi yang namanya tempat aman untuk menabung,” tutup Senator DKI Jakartanyang sudah ‘manggung‘ di Senayan selama tiga periode tersebut. © RED/AGUS SANTOSA

sumber : POSBERITAKOTA