Habis Impor Beras Terbitlah Impor Garam! Itu untuk Siapa?
Januari 22, 2018HANOI – Habis Beras Terbitlah Garam. Mungkin ini akan menjadi trend di awal tahun 2018, kebijakan membuka kran impor beras sebelumnya dengan tambahan kata khusus masih menjadi pertanyaan. Apa urgensi nya dan kebijakan tersebut untuk kepentingan siapa?
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Prof DR Dailami Firdaus langsung dari Hanoi, Vietnam, Ahad (21/1/2018).
“Sekarang sebagai negara dengan garis pantai terpanjang harus melakukan impor garam. Kali ini dengan tambahan kata industri (garam industri ), dikarenakan belum dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri dan pengulangan pernyataan kembali, bahwa dipastikan tidak akan Mengangu produksi dalam negeri. Terlepas pernyataan dari Menko Maritim mengenai kebijakan impor garam ini sudah direkomendasikan di akhir tahun dalam rapat koordinasi,” jelas Dailami.
“Saya kembali harus mengatakan masalah klasik dengan solusi klasik, tahun kemarin kita pun pernah mengalami hal serupa, permasalahannya yang utama adalah, pertanyaan yang selalu ditanyakan yaitu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sebenarnya ini wujud keberpihakan kepada siapa,” sambung Dailami.
Menurutnya, impor garam tak layaknya dilakukan pemerintah jika potensi produksi garam di dalam negeri. Apalagi tujuan impor garam juga belum jelas untuk siapa?
“Bila kita bertanya kepada instansi terkait sampai kapan kita akan impor, jawabannya selalu sampai kita siap produksi dan pasti alasannya adalah faktor cuaca. Menurut saya seperti ada yang putus di sini, program-program pemerintah menjadi seperti seremonial saja atau hanya sekedar untuk mengugurkan kewajiban tanpa ada tujuannya dan ini selalu terjadi berulang-ulang,” paparnya.
“Hemat saya siap tidak siap dan suka tidak suka pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang dirasa berpihak kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan siap mendukung segala program pemerintah, namun kembali lagi saat ini kita menunggu sebuah kebijakan yang konstruktif edukatif sebagai perwujudan Keterpihakan pemerintah terhadap rakyat,” tutup Bang Dailami. (HMS)
