Senator Dailami Minta Pemerintah Tegas Sikapi Informasi Pulau Widi Dilelang

Jakarta – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus menilai pelelangan Pulau Widi yang dipublikasi oleh salah satu situs di New York, Amerika Serikat,  tidak boleh dianggap remeh atau enteng.

Menurutnya, pemerintah harus tegas dan mengusut tuntas perihal informasi ini. Pasalnya, hal ini menyangkut kedaulatan negara.

Meskipun diberitakan bahwasannya pengelolaan pulau tersebut sudah diberikan kepada swasta, PT Leadership Island Indonesia ( LII ) pada 27 Juni 2015 bukan berarti bisa berbuat seenaknya.

“Semua ada aturannya. Jangan atas nama investasi justru malah negara dirugikan bahkan kehilangan kedaulatannya dan masyarakat dikorbankan,” terangnya, Kamis (8/12).

Dailami menjelaskan, seharusnya investasi memberikan keuntungan dan manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan sebaliknya.

“Ada hak mengelola selama 35 tahun. Rencananya, Pulau Widi akan dijadikan sebagai pusat ekoturisme dan bahari. Saya berharap pemerintah harus mengambil sikap tegas, jangan sampai terlambat,” ungkapnya.

Mestinya, lanjut Dailami, dengan kompensasi memberikan corporate social responsibility (CSR) di bidang pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat agar sejahtera.

“Seharusnya Investasi memberikan keuntungan dan manfaat bagi negara dan masyarakat. Bukan sebaliknya,” ucapnya.

Ia menambahkan, kekayaan Indonesia sangatlah luar biasa, baik sumber alam seperti tambang mineral, flora fauna, pemandangan atau panorama juga beragam karakter serta budaya masyarakatnya dan lain lainnya.

Sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

“Dari sana kita bisa memahami bahwa mempertahankan kepulauan sangatlah penting bagi kedaulatan dan keutuhan negeri ini,” bebernya.

Untuk itu, Dailami menegaskan, pemerintah benar-benar serius mengecek kebenaran informasi ini dan juga memberikan batasan-batasan dalam berinvestasi terutama dalam pengelolaan suatu pulau.

“Saya juga meminta agar pemerintah satu suara mengenai hal ini. Jangan masing masing kementerian justru terlihat tidak padu atau berjalan masing-masing,” tuturnya.

Ia.menuturkan, bila ingin menarik investor tidak perlu memilih diksi dilelang. Pasalnya, diksi lelang akan memicu kontroversi dimasyarakat.

“Kita harus tegas saja dan jangan lemah karena merasa butuh investor. Hemat saya kenapa tidak dikelola oleh orang sendiri dan harus di lempar keluar,” tegasnya.

Dailami menginginkan, agar investor dalam negeri dalam negeri lebih diberikan kesempatan. Sebab, pengusaha di dalam negeri juga mampu berbuat banyak dalam hal pengelolaan suatu pulau.

“Beri mereka kesempatan dan kepercayaan serta dukungan. Saya sangat mengapresiasi kepada TNI yang dengan cepat merespons pemberitaan ini dengan melakukan upacara penaikan bendera Merah Putih di Pulau Widi,” katanya.

Langkah TNI ini, sambungnya, telah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya di Pasal 7.

Cita-cita para pendiri bangsa yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 2 yaitu, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur harus dapat terwujud.

“Masyarakat dapat dilibatkan dan turut serta dalam pengembangan atau pembangunan suatu wilayah,” tandasnya. (Mohar)

Sumber: NERACA