Senator DKI Mendorong Inventarisasi Hukum Adat Betawi
Juni 8, 2023Lembaga Adat Betawi sepatutnya masuk ke dalam Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, sebagaimana amanah UUD 45 Negara Republik Indonesia Pasal 18 B.
Demikian disampaikan Anggota DPD RI asal DKI Jakarta saat Forum Grup Discussion (FGD)bertajuk “Peluang dan Tantangan Lembaga Adat Betawi di Tengah Revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007” yang digelar Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB) bersinergi dengan Pusat Studi Betawi Universitas Islam As-Syafi’iyah.
“Dalam kegiatan ini pembahasannya lebih fokus pada inventarisasi hukum adat masyarakat Betawi. Hal ini tidak dapat disepelekan karena saling berkaitan satu sama lain dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Dailami di Kampus 2 Universitas As-Syafi’iyah, Selasa (6/6).
Putra asli Betawi ini berharap, FGD dapat memberikan masukan-masukan yang positif konstruktif terutama mengenai Hukum Adat Masyarakat Betawi. Jadi ke depan bukan hanya budayanya saja yang diakui, namun juga diakuinya masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta secara utuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Perjuangan ini tidak dapat ditanggung atau dipikul secara sendiri-sendiri tetapi harus kita pikul secara bersama dan saling bahu-membahu serta bergandengan tangan agar terwujud apa yang kita perjuangkan yaitu memajukan dan memartabatkan kaum Betawi secara utuh dan menjadikan Jakarta menjadi kota bisnis yang berbudaya,” kata Dailami.
Ia menambahkan, dalam uji sahih Komite I DPD RI di Universitas Indonesia, mengenai revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, dirinya terus menyuarakan dan mendorong agar Lembaga Adat Betawi masuk di dalamnya.
“Saya juga tetap mendorong agar tetap terjadi pemilihan langsung disaat pemilihan kepala daerah dan juga diberikannya alokasi dana khusus untuk Jakarta nantinya selain Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemajuan Jakarta,” kata Dailami.
Dailami mengajak seluruh komponen Betawi untuk bersatu dan bersama berjuang secara maksimal sesuai dengan kemampuan untuk mewujudkan Betawi ke depan yang semakin maju dan disegani.
“Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi yang akan diselenggarakan 9 dan 10 Juni 2023. Saya menyakini kongres ini bukan hanya seremonial saja namun juga memiliki esensi yang begitu dalam dan kuat yaitu komitmen kita semua sebagai masyarakat betawi yang ingin Betawi maju dan bermartabat,” kata Dailami.
Sementara itu, Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB), Marullah Matali sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi kaum muda Betawi tersebut.
“KMB hebat, ini sebuah terobosan, ada tantangan dan peluang. Terutama, kaitannya Jakarta setelah tidak berstatus sebagai ibukota,” tegasnya.
Marullah mengajak, seluruh masyarakat Betawi ikut menyukseskan pelaksanaan Kongres MAPKB yang akan diadakan pada 9-10 Juni mendatang.
“Mari kita songsong Jakarta sebagai kota global dan kota bisnis yang bermartabat, maju dan berbudaya dengan Betawi sebagai masyarakat inti,” demikian Marullah.
Untuk diketahui, FGD ini menghadirkan narasumber di antaranya, Hakim Militer Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung, Brigjen (TNI) Marwan Suliandi; Dosen Antropologi Universitas Indonesia, Yasmine Z Shahab; Ketua Steering Comittee Kongres MAPKB, Zainuddin (Oding); dan Kaprodi Jurusan Ilmu Politik UMJ, Lusi Andriyani. []
sumber : RMOLJakarta
