Parlemen Indonesia siap turun ke jalan mendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Parlemen Indonesia siap turun ke jalan mendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Desember 18, 2017 0 By admin

JAKARTA (Pos Kota) – Parlemen Indonesia siap turun ke jalan mendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan seruan Presiden Joko Widodo, untuk mendesak Presiden Donald Trump membatalkan pemindahan Ibukota Israel dari Tell Aviv ke Jerusalem di wilayah otoritas Pemerintahan Palestina.

Aksi Bela Al-Quds Palestina digelar GNPF MUI mulai Minggu (17/12/17) Subuh Berjamaah di Istiqlal berlanjut Monas dan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Kesiapan itu diungkap pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Muslim Ayub, serta Dailami Firdaus selaku Senator DKI Jakarta yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), saat dihubungi di Jakarta.

Bagi Fadli Zon & Fahri Hamzah, aksi bela Palestina diinisiasi GNPF MUI merupakan bentuk kemarahan umat Islam Indonesia atas perilaku menyimpang Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat yang bertekad memindahkan Ibukota Israel. “Insya Allah kami ikut aksi,” ungkap politikus Gerindra mengungkapkan janjinya sewaktu menerima perwakilan GNPF Ulama-MUI di Senayan.

Hal senada diungkap Dailami Firdaus. Cucu KH Abdullah Syafei pendiri Ponpes Assyafiiyah itu AS menyalahi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 pada 23 Desember 2016 terkait pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina, yang kini berkembang pemindahan Ibukota Israel ke Jerusalem. “Sejak 70 tahun lalu, DK PBB telah menyatakan Jerusalem sebagai wilayah dalam pengawasan dunia internasional.

Juga pasca-perang 1948, Jerusalem dibagi wilayah Barat dikuasai Israel dan Timur oleh Jordania. Kendati Perang 1967, Israel menguasai wilayah Timur, namun tindakan itu tidak pernah diakui oleh dunia internasional,” ujar putra almh Tutti Alawiyah, Menteri Sosial era Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.