Sinergitas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Hanya Wacana

Megapolitanpos.com. Jakarta. Makin terlihat bila pemerintah saat ini seperti tidak memiliki arah jelas kemana negara ini mau dibawa dan diarahkan.

Kata kata manis dan tegas mengenai transparansi dan pro rakyat hilang sirna sudah di gantikan dengan kepentingan syahwat segelintir kelompok tertentu. Demikian dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Dailami Firdaus dalam keterangan pers hari ini (17/6) di Senayan, Jakarta.

Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah hanya wacana saja, akhirnya kita kembali kepada bentuk kepemimpinan yang otoriter dan tangan besi, ucap Bang Dailami yang Juga Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta.

Baru kemarin saya menyatakan sikap disalah satu media perihal keberatan saya akan pencabutan perda perda tanpa ada alasan yang jelas oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri ( Kementerian Dalam Negeri), hari ini saya baca disalah satu media cetak nasional, salah satu alasan dari pemerintah mengenai penghapusan perda perda adalah agar tidak menghambat investasi.

Apa hubungannya antara Percepatan Program Investasi Pemerintah dengan pencabutan Perda ?, justru perda perda itu adalah simbolis dari keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia.

Apalagi perda perda yang mendominasi akan dihapus adalah yang bernuansa Islami. ” Memang islam menghambat kesejahteraan suatu negara yah.? Coba tengok sejarah, mayoritas Pendiri Bangsa adalah Muslim.” ujar Bang Dailami.

Bila pemerintah tetap melaksanakan pencabutan perda perda ini tanpa ada suatu alasan yang jelas dan dapat diterima masyarakat, terutama perda dengan nuansa islami, maka saya pribadi akan dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah jelas menodai cita cita dari semangat Otonomi Daerah dan akan menambah keresahan masyarakat kembali.

Bahkan menurut saya dengan menghapus perda syariah islam, jelas pemerintah telah keluar dari kontekstual Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuk bentuk Perda Syariah Islam jelas memperlihatkan wujud dari pengamalan Pancasila yaitu Sila Pertama.

Jangan sampai ini menjadi pemicu konflik baru dan dengan tegas saya minta agar pemerintah dalam hal ini kemendagri harus transparan dan segera menjelaskan secara akurat apa yang menjadi penyebab dicabutnya Perda perda tersebut. Saya juga minta penjelasan perihal maksud dari 15% perda yang dicabut adalah perda yang intoleran dan diskriminatif dan perda yang mana saja, harus dijelaskan semua itu secara utuh.!

Memang sungguh sangat luar biasa godaan dan cobaan bagi kaum muslim di Indonesia dibulan ramadhan ini, mulai dari banyaknya yang berpuasa dalam kondisi di tenda darurat akibat pengusuran, lalu ditambah dengan wacana pemerintah menghapus perda perda yang bernuansa islami. Seharusnya dibulan ramadhan ini pemerintah memberi kesejukan untuk menuju hari kemenangan yaitu hari raya Idul Fitri – See more at: http://megapolitanpos.com/detail/1726/sinergitas-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah-hanya-wacana#sthash.U5rE3uL2.DwY956ij.dpuf