Investor dan Pekerja Tiongkok Berkuasa, di Mana Posisi Pemerintah?

Jakarta, GATRAnews-Senator asal DKI Jakarta Dailami Firdaus, mengecam kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpiak terhadap rakyat kecil. Salah satunya terkait kebijakan kemudahan para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Kebijakan ini menurut Dailami berangkat dari membengkaknya hutang luar negeri pemerintah Indonesia.

“Seharusnya dalam kondisi seperti ini, pemerintah memberikan suplemen kepada para pengusaha-pengusaha Tanah Air dan membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada masyarakat, bukannya memberikan keleluasaan terhadap para investor asing,” jelasnya dalam rilis yang diterima wartawan, Jumat (15/7) malam.

Dia menambahkan, saat ini warga negara asing khususnya dari Tiongkok berbondong-bondong ke Indonesia. Ini adalah bagian dari kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia. Bahkan menurut salah satu pemberitaan di media, akan didatangkan sekitar kurang lebih 10 juta warga Tiongkok ke Indonesia.

“Investor dari Tiongkok, pekerja juga dari Tiongkok hasilnya juga dinikmati oleh mereka, terus masyarakat kita dapat apaan? Hanya jadi penonton saja? Jangan sampai kita jadi budak di negeri sediri,” ujar pria yang akrab dipanggil Bang Dailami ini.

Dia juga menyoroti soal penggusuran pemukiman warga, kemudian dibangun rusun atau apartemen yang menempati akhirnya warga non-pribumi.

“Jadi pemerintahan saat ini seolah-olah menganak-emaskan para pendatang asal Tiongkok. Di mana kedaulatan kependudukan? Pihak Kementerian Luar Negeri harus mampu menyaring, begitu juga dengan Depdagri dalam hal ini Dinas Dukcapil. Di data dong dan disesuaikan dengan batas waktu tinggal mereka,” ucapnya geram.

Mereka yang datang dan bermukim harus sepengetahuan RT/RW, Kelurahan sehingga mudah untuk melakukan identifikasi. Saat ini kesenjangan makin terlihat, jangan sampai hal seperti ini justru menimbulkan masalah baru yang akan berakibat fatal.

“Intinya harus ada tindakan tegas dengan kemudahan warga Tiongkok mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal. Pendataan dan pembatasan masa tinggal mereka di Indonesia harus dipertegas, jangan ada upaya pembiaran bahkan melindungi,” tutupnya

author
No Response

Leave a reply "Investor dan Pekerja Tiongkok Berkuasa, di Mana Posisi Pemerintah?"