SATYABERITA – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengkaji pemberian insentif atau uang apresiasi sebesar Rp50 juta kepada masyarakat yang membantu aparat menangkap pelaku begal maupun kejahatan jalanan.
Menurut Dailami, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Meski demikian, ia menegaskan penerapannya harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum serta memiliki mekanisme yang jelas dan terukur.
“Sebagai Senator dari DKI Jakarta, saya menilai langkah seperti ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan di Jakarta dengan tetap mengedepankan prinsip negara hukum dan mekanisme yang jelas,” kata Dailami, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan, pemberian penghargaan bukan dimaksudkan untuk mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Warga yang membantu aparat tetap harus mengutamakan keselamatan dan menyerahkan pelaku kepada kepolisian agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Terpenting, pelaku harus ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada kepolisian agar seluruh proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dailami menilai Jakarta sebagai ibu kota negara harus mampu memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Karena itu, ia mendorong adanya kajian bersama mengenai skema insentif bagi warga yang berperan aktif membantu aparat mengungkap dan menangkap pelaku begal maupun kejahatan jalanan.
Menurutnya, apabila kebijakan tersebut diterapkan, mekanisme pemberian penghargaan harus disusun secara transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, penghargaan diberikan berdasarkan kontribusi yang dapat diverifikasi serta tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Meski begitu, Dailami mengingatkan bahwa pemberian penghargaan kepada masyarakat bukan satu-satunya solusi untuk menekan angka kriminalitas jalanan. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tetap harus dilakukan secara komprehensif melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Beberapa langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain peningkatan patroli di kawasan rawan kejahatan, pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi, peningkatan penerangan jalan, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pelaporan masyarakat kepada aparat keamanan.
“Saya juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak takut melaporkan tindak kejahatan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian atau pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Dailami meyakini sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan harus terus didorong melalui mekanisme yang bertanggung jawab serta tetap menghormati hukum.
“Rakyat berhak hidup aman. Negara wajib hadir melindungi. Masyarakat yang membantu penegakan hukum secara bertanggung jawab juga patut mendapatkan penghargaan yang layak,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan ruang publik menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa dihantui aksi begal maupun kejahatan jalanan.
“Jangan biarkan begal merasa aman di jalanan. Justru masyarakatlah yang harus merasa aman ketika keluar rumah. Negara harus berpihak kepada korban, bukan memberi ruang bagi pelaku kejahatan,” tegasnya.
Dailami menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang aman dan nyaman. Pasalnya, aksi begal masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga merenggut korban jiwa.
“Peran masyarakat ini perlu di-trigger dengan tetap mempertahankan aspek keselamatannya. Semoga dengan kekuatan kebersamaan dan kekompakan warga, aksi begal tidak lagi terjadi di Jakarta,” pungkasnya.
Sumber : SATYABERITA
