JAKARTA– Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergisitas dengan pemerintah pusat dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Jakarta.
Dailami menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), keamanan dan ketertiban masyarakat, rencana penerbitan obligasi daerah, hingga pengelolaan sampah.
Dailami mengatakan, kebijakan fiskal terhadap Jakarta harus tetap memperhatikan posisi daerah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi.
“Saya memahami bahwa Pemerintah Pusat sedang melakukan penyesuaian kebijakan fiskal nasional sebagai bagian dari penguatan keuangan negara. Namun demikian, Jakarta tetap memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian nasional, sekaligus kota yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi,” kata Dailami, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
Ia menilai, prinsip keadilan fiskal perlu menjadi perhatian dalam kebijakan DBH. Jakarta, kata dia, membutuhkan dukungan fiskal yang proporsional agar berbagai pelayanan publik dan pembangunan strategis tetap berjalan optimal, di antaranya pembangunan infrastruktur, transportasi massal, pendidikan, kesehatan, serta pengendalian banjir.
Dailami memastikan DPD RI akan terus mengawal aspirasi Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan DBH.
“Dalam kapasitas kami di DPD RI, kami akan terus mengawal aspirasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada Pemerintah Pusat agar kebijakan Dana Bagi Hasil semakin berkeadilan, tepat waktu, serta memberikan kepastian bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal, Dailami menekankan pentingnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rasa aman merupakan fondasi bagi keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Jakarta.
Ia mendorong penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Namun, upaya tersebut harus diiringi langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Namun pada saat yang sama, upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat,” terangnya.
Dailami menjelaskan, Jakarta yang aman akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mendorong investasi serta meningkatkan kualitas hidup warga.
Obligasi Daerah Harus Produktif
Terkait rencana penerbitan Obligasi Daerah, Dailami menyatakan dukungannya terhadap inovasi pembiayaan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, ia mengingatkan agar instrumen pembiayaan tersebut dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel.
“Dana yang dihimpun harus benar-benar digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta didukung oleh kemampuan fiskal yang sehat,” tegasnya.
Ia menyampaikan, apabila dikelola secara tepat, penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang mampu mempercepat penyediaan infrastruktur sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Dorong BUMD Persampahan
Dailami memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah. Ia memaparkan, program pemilahan sampah dari rumah tangga merupakan langkah positif karena dapat membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sejak dari sumbernya.
Pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada aktivitas pemilahan. Sampah harus didorong menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
“Program pilah sampah tentunya sangat positif karena memulai pengurangan sampah dari dasar, yaitu rumah tangga, serta membentuk kedisiplinan di masyarakat,” bebernya.
Dailami memastikan, pemerintah saat ini juga tengah mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Sebagai kota global, kebutuhan energi listrik di Jakarta tidak boleh terkendala. PSEL bisa menjadi solusi dan PLN bisa lebih fokus pada daerah terpencil agar tidak ada lagi wilayah Indonesia gelap,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Dailami, sampah juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti pupuk, kerajinan tangan, bahan bangunan berupa paving block, hingga furniture.
Potensi tersebut perlu dikelola dengan tata kelola yang baik agar produk hasil pengolahan sampah benar-benar dapat diterima pasar.
“Untuk menjadikan produk olahan dari sampah itu bisa bernilai dan diterima pasar, maka harus ada standar mutunya, baik dari segi bahan baku, keamanan, kesehatan, maupun lingkungan,” jelasnya.
Atas dasar itu, Dailami mendorong Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMD yang secara khusus berkonsentrasi pada pengolahan sampah.
Ia optimistis keberadaan BUMD tersebut dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMD persampahan yang berkonsentrasi kepada pengolahan sampah. InsyaAllah, ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.
Dailami menegaskan, Jakarta saat ini memasuki babak baru yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.
Ia memastikan, DPD RI akan terus menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menyerap aspirasi daerah, memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat, serta mengawal kebijakan nasional agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
“Saya percaya, dengan komunikasi yang baik, saling menghormati kewenangan masing-masing, dan semangat kolaborasi yang kuat, setiap tantangan dapat kita ubah menjadi peluang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, aman, berdaya saing, tetap berbudaya, dan semakin menyejahterakan seluruh masyarakatnya,” pungkasnya. ***
Sumber : GoNews.co
